Oleh: M. Fais Adam, Ketua Umum LPK-RI
Jakarta, lpkri.com-17 November 2025-Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), ditemukan dugaan pelanggaran oleh leasing/finance terkait proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Proses ini diduga dilakukan tanpa kehadiran langsung konsumen sebagai pemberi fidusia di hadapan notaris. Ketidakhadiran konsumen ini menimbulkan dugaan kuat bahwa perusahaan menggunakan Surat Kuasa yang disiapkan secara sepihak sebagai persyaratan administrasi pembiayaan, disusun tanpa partisipasi aktif konsumen, dan dijadikan dasar untuk memberikan kewenangan kepada notaris.
Lebih lanjut, Surat Kuasa tersebut merupakan dokumen baku yang disiapkan sebelumnya oleh leasing/finance dan digunakan dalam format yang sama untuk seluruh konsumen. Secara hukum, hal ini termasuk dalam pengertian klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan:
“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”
Secara substansial, Surat Kuasa tersebut memuat klausula yang menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak jaminan atas barang yang dibeli secara angsuran, sekaligus memberikan kewenangan penuh kepada leasing/finance untuk bertindak atas nama konsumen, termasuk menandatangani Akta Jaminan Fidusia. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf h UUPK, yang berbunyi:
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
(h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”
Selain itu, substansi Surat Kuasa menunjukkan bahwa leasing/finance bertindak sekaligus sebagai pembuat, penerima, dan pelaksana kuasa, sehingga menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dan menghilangkan hak konsumen untuk mengetahui, memahami, dan menyetujui secara sadar perbuatan hukum yang membebani mereka. Praktik ini jelas melanggar hak-hak konsumen yang dijamin dalam Pasal 4 huruf c, d, dan g UUPK, yang berbunyi:
Pasal 4 huruf c: “Setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”
Pasal 4 huruf d: “Setiap konsumen berhak didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.”
Pasal 4 huruf g: “Setiap konsumen berhak diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif”
Akibat dari penggunaan klausula baku yang dilarang tersebut, Surat Kuasa menjadi batal demi hukum sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UUPK, yang menyatakan:
“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”
Dengan demikian, seluruh tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini, termasuk penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang menggunakan Surat Kuasa tersebut, berpotensi tidak sah dan cacat hukum.
Sebagai Ketua Umum LPK-RI, saya menekankan bahwa praktik semacam ini perlu mendapat perhatian dan pengawasan serius dari otoritas terkait. Kami mendorong seluruh pelaku usaha leasing/finance untuk mematuhi UUPK, menjalankan praktik bisnis yang transparan, adil, dan menghormati hak-hak konsumen. LPK-RI akan terus melakukan pengawasan dan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
