Lembar,lpkri.com- 25 Mei 2026-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, mendukung tumbuh kembang anak, serta menunjang konsentrasi belajar di sekolah.
Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ditemukan kondisi yang menunjukkan belum meratanya penyaluran program tersebut.
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Barat (LPK-RI DPD NTB) melakukan kunjungan kerja ke Yayasan Raudatul Ilmi yang berlokasi di Dusun Guli, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk melakukan verifikasi terkait informasi belum tersalurkannya Program MBG di lembaga pendidikan tersebut.
Yayasan Raudatul Ilmi saat ini berada di bawah pimpinan Ustadz Budiman dan menaungi Madrasah Tsanawiyah Raudatul Ilmi yang dipimpin oleh Dedy S.Pd.
Dalam keterangannya, pihak sekolah menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka belum pernah menerima penyaluran Program Makan Bergizi Gratis sejak program tersebut berjalan. Padahal, data peserta didik yang berhak menerima manfaat program telah disampaikan melalui mekanisme yang berlaku.
Data tersebut disebut telah diterima dan diproses oleh Asisten Pelaksana (Aslap) serta Koordinator Kecamatan (Korcam) Dinas Pendidikan sejak Januari 2026. Namun, hingga kini belum ada realisasi penyaluran di lapangan.
Pihak yayasan juga menyampaikan harapan agar program ini dapat berjalan lebih merata, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedesaan.
“kami sangat mendukung program ini, tetapi sampai sekarang kami belum menerima penyaluran meskipun data sudah kami kirim sejak awal tahun,” ujar Ustadz Budiman.
LPK-RI DPD NTB menilai bahwa kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam aspek pemerataan dan efektivitas distribusi program. Menurut lembaga tersebut, kesenjangan antara pendataan dan realisasi di lapangan perlu segera dievaluasi agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
LPK-RI NTB juga menegaskan akan menindaklanjuti temuan ini sesuai fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan hak masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Yayasan Raudatul Ilmi masih menunggu kejelasan terkait penyaluran Program MBG. Sementara itu, evaluasi terhadap mekanisme distribusi diharapkan dapat segera dilakukan agar tidak ada lagi satuan pendidikan yang tertinggal dari program nasional tersebut.
